Meski ada rencana moratorium atau penangguhan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), namun Pemkot Salatiga tahun ini akan tetap mengajukan formasi CPNS kepada pemerintah pusat.

Pengajuan formasi itu sudah diajukan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB). Namun apakah usulan itu akan disetujui, hal itu terpulang lagi kepada pemerintah pusat.

Hal itu dikemukakan Wali Kota Yuliyanto SE MM tatkala ditemui seusai acara Tarawih dan Silaturahim (Tarhim) Panitia Amalan Ramadan Kota Salatiga di Makodim 0714/Salatiga. “Moratorium CPNS adalah wewenang pemerintah pusat. Tapi kami tetap mengajukan mengirimkan formasi CPNS sesuai yang dibutuhkan,” tandasnya.

Wali Kota mengemukakan, masalah nanti disetujui oleh pemerintah pusat atau tidak, atau hanya disetujui sebagian, hal itu menjadi wewenang mereka. Menurutnya, formasi yang diajukan nantinya untuk mengisi posisi yang masih dibutuhkan, karena saat ini Pemkot Salatiga memang masih membutuhkan.

Pengajuan itu juga dimaksudkan untuk mengganti PNS yang pensiun. Dalam suatu kesempatan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Salatiga Drs H Amien Singgih menjelaskan, tahun ini Pemkot sudah mengajukan formasi CPNS tahun 2011 kepada pemerintah pusat melalui Pemerintah Provinsi Jateng.

Tenaga Teknis

Menurut Amien, pengajuan itu telah dilakukan pada 28 Februari lalu. Ada pun yang diajukan sebanyak 584 formasi, meliputi tenaga teknis, tenaga kesehatan dan tenaga kependidikan atau guru. “Formasi yang terbanyak adalah untuk mengisi tenaga teknis, karena saat ini memang masih banyak mengalami kekurangan,” papar mantan Kepala Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tersebut.

Sumber : Suara Merdeka – CyberNews (Agustus 2011)

Dibutuhkan 600 Orang CPNS Pemkab Demak

DEMAK – Pemkab Demak membutuhkan tenaga baru PNS tahun 2011. Kebutuhan itu dikarenakan adanya kekurangan pegawai lantaran kondisi pensiun, meninggal atau bahkan pindah tempat kerja. Demikian diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Demak Purwito kepada Suara Merdeka kemarin.

”Kebutuhan PNS di lingkungan Pemkab Demak terasa cukup mendesak. Selain karena persoalan tersebut, juga dalam dua tahun ini tidak ada perekrutan PNS,” kata dia. Tak adanya rekruitmen menjadikan tak bisa mengganti kekosongan pegawai yang ada diberbagai SKPD.

Jumlahnya, kini mencapai 600 orang akumulasi semenjak tahun 2009 lalu. Pemkab di 2010 tak merekrut PNS dengan alasan penghematan. Alokasi APBD Demak yang cukup banyak dipakai untuk kebutuhan membayar pegawai. Jadi sangat tidak memungkinkan untuk menggaji PNS baru. Namun kini dengan kekosongan PNS, mau tidak mau harus dilakukan rekruitmen.

Disinggung mengenai kebijakan penghentian sementara (moratorium) rekruitmen PNS dari pemerintah pusat , BKD Demak belum menerima tembusan. Hal itu, baik yang berasal dari Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) atau Kementrian Keuangan.

Moratorium dibuat berdasarkan peraturan bersama tiga kementrian tersebut. Alasan moratorium yakni penghematan belanja negara untuk pegawai.

Alokasikan Anggaran

Purwito menambahkan Pemkab sudah mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan rekruitmen PNS. Hanya saja tak dijelaskan nilai anggaran yang sudah disiapkan. Kendati belum final namun Pemkab memang mengharapkan bisa merekrut PNS baru.
Sementara itu Sekretaris Komisi A DPRD Demak Slamet Sos menyatakan melihat kebutuhannya Pemkab Demak memang membutuhkan merekrut PNS.

Hal tersebut dikarenakan kekosongan PNS di banyak SKPD. Meski demikian, pihaknya meminta tak boleh adanya rekruitmen yang terlalu gemuk. Artinya rekruitmen jangan malah membebani APBD lantaran jumlah PNS terlalu banyak. Pemkab terlebih dulu harus dapat memastikan jumlah tenaga yang dibutuhkan.

Hal itu guna menghindari minimnya anggaran untuk masyarakat lantaran beban berlebihan dipakai membayar gaji abdi masyarakat. ”Dalam catatan kami jumlah PNS di Demak mencapai lebih 9.000 orang. Alokasi gaji mereka di APBD juga cukup tinggi dari tahun ke tahun, ” jelasnya kemarin.

Sumber : Suara Merdeka

MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA PEMUDA INDONESIA
UNTUK DIDIDIK MENJADI TAMTAMA PRAJURIT KARIER

1. SYARAT-SYARAT
a. Warga Negara Indonesia, pria, beragama, dan bukan praurit atau mantan prajurit TNI dan PNS.
b. Berusia minimal 18 tahun maksimal 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan.
c. Harus mendapat persetujuan/ijin dari orang tua/wali.
d. Tinggi badan sekurang-kurangnya 165 cm dan tidak berkaca mata.
e. Sehat Jasmani dan Rohani.
f. Berijasah serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP)
g. Berkelakuan baik dan tidak kehilangan hak untuk menjadi Prajurit TNI, yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres setempat.
h. Belum pernah nikah dan sanggup tidak akan menikah, baik selama mengikuti pendidikan pertama dan pendidikan kejuruan maupun 2 (dua) tahun setelah lulus pendidikan.
i. Harus mengikuti dan lulus seleksi yang meliputi :
1) Pemeriksaan Lahiriah.
2) Pemeriksaan Kesehatan Badan Calon Prajurit TNI.
3) Pemeriksaan Psikologi.
4) Penelitian Personel.
5) Skrining POM.
6) Ujian Kesamaptaan Jasmani.
7) Pemeriksaan Administrasi.
j. Sanggup menandatangani Ikatan Dinas Pertama Keprajuritan selama 7 (tujuh) tahun terhitung mulai dilantik sebagai Prajurit Dua.
k. Bagi mereka yang sudah bekerja, harus melampiri Surat Persetujuan/Ijin dari Kepala Jawatan/Instansi yang bersangkutan.
2. PENDAFTARAN
a. Tempat Pendaftaran pada Panda/Subpanda di Lanud :
1) Lanud Halim Perdanakusuma di Jakarta, DKI Jaya.
2) Lanud Sulaiman di Bandung, Jawa Barat.
3) Lanud Adi Sutjipto di D.I. Yogyakarta.
4) Lanud Iswahjudi di Madiun Jawa Timur.
5) Lanud Abdul Rachman Saleh di Malang, Jawa Timur.
6) Lanud Hasanuddin di Makasar, Sulawesi Selatan.
7) Lanud Pekan Baru di Pekan Baru, Riau.
Lanud Supadio di Pontianak, Kalimantan Barat.
9) Lanud Medan di Medan Sumatera Utara.
10) Lanud Wiriadinata di Tasikmalaya, Jawa Barat.
11) Lanud Suryadarma di Subang, Jawa Barat.
12) Lanud Sam Ratulangi di Manado, Sulawesi Utara.
13) Lanud Padang di Padang, Sumatera Barat.
14) Lanud Palembang di Palembang, Sumatera Selatan.
15) Lanud Manuhua di Biak, Papua.
16) Lanud Jayapura di Jayapura, Papua.
17) Lanud Eltari di Kupang, Nusa Tenggara Timur.
18) Lanud Wolter Monginsidi di Kendari, Sulawesi Tenggara.
19) Lanud Samsuddin Noor di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
20) Lanud Ngurah Rai di Denpasar, Bali.
21) Lanud Rembiga di Lombok, Nusa Tenggara Barat
22) Lanud Tanjung Pinang di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
23) Lanud Tanjung Pandan di Tanjung Pandan, Bangka Belitung.
24) Lanud Merauke di Papua.
25) Lanud Balikpapan di Balikpapan, Kalimantan Timur.
26) Lanud Pattimura di Ambon, Maluku Tenggara.
27) Lanud Wirasaba di Purwokerto, Jawa Tengah.
28) Lanud Sultan Iskandar Muda, di Nanggroe Aceh Darussalam.
29) Lanud Sukani, di Cirebon.
b. Cara Pendaftaran. Pelamar harus datang/menghadap sendiri ke tempat pendaftaran dengan membawa berkas untuk keperluan pendaftaran, masing-masing 2 (dua) lembar berupa :
1) Foto kopi Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir yang sudah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang (Bupati/Walikota).
2) Foto kopi ijasah terakhir sesuai persyaratan, yang sudah dilegalisasi oleh Pejabat setempat yang berwenang (Kakanwil Depdikbud bagi Sekolah Swasta dan Kepala Sekolah yang bersangkutan bagi Sekolah Negeri).
3) Foto kopi KTP.
4) Pas foto hitam putih terbaru, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar.
3. PEMANGGILAN
a. Para Pelamar yang dipanggil pada saat menghadap di Lanud setempat harus membawa serta :
1) Surat Panggilan.
2) Surat lamaran yang ditulis tangan sendiri ditujukan kepada :
Kepala Staf TNI Angkatan Udara
U.p. Kepala Dinas Administrasi Personel
di
Cilangkap, Jakarta Timur.
3) Daftar riwayat hidup.
4) Akte kelahiran/surat kenal lahir dan Bupati/Walikota.
5) Surat persetujuan/ijin orang tua/wali, untuk mengikuti seluruh kegiatan menjadi prajurit yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat, dengan penekanan bahwa bila persetujuan diberikan oleh wali tetapi pelamar masih memiliki orang tua, harus disertai Surat Kuasa Penunjukan Wali oleh orang tua yang bersangkutan (tanpa meterai).
6) Membawa semua ijasah mulai dari SD sampai dengan Sekolah Menengah Terakhir. Ijasah ijasah tersebut disertai foto kopinya rangkap 6, khusus untuk foto kopi ijasah pendidikan/sekolah terakhir harus dilegalisasi oleh pejabat setempat yang berwenang (Kakanwil Depdikbud bagi Sekolah Swasta dan Kepala Sekolah yang bersangkutan bagi Sekolah Negeri) dan buku rapor klas tiga (asli dan fotocopi rangkap 5).
7) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres setempat, yang berlaku selambat-lambatnya sesuai dengan periode waktu pendaftaran tahun berjalan.
Surat Pernyataan belum pernah nikah dan kesanggupan tidak akan menikah selama dalam pendidikan pertama TNI dan pendidikan kejuruan (Susjur) maupun 2 tahun setelah lulus pendidikan yang diketahui oleh orang tua/wali serta Lurah/Kepala Desa setempat (tanpa meterai).
9) Surat pernyataan kesanggupan ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia setelah selesai pendidikan, yang diketahui oleh orang tua/wali serta Lurah/Kepala Desa setempat (tanpa meterai).
10) Surat persetujuan/ijin dan kepala jawatan/instansi yang dibubuhi cap instansi, bagi mereka yang sudah bekerja.
11) Pas foto hitam putih terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 16 lembar berikut klisenya.
b. Surat-surat tersebut pada Pasal 3 a 2) sampai dengan 10). masing-masing disiapkan 5 (lima) lembar, 1 (satu) lembar asli dan 4 (empat) lembar (foto kopi/sahinan masing-masing dilegalisir asli).
4. PENDIDIKAN
a. Tempat pendidikan : Di dalam negeri.
b. Lama pendidikan : 5 (lima) bulan ditambah pendidikan kejuruan.
5. PENGANGKATAN
Setelah lulus pendidikan dasar keprajuritan, dilantik sebagai Prajurit Dua.
6. LAIN-LAIN
a. Selama mengikuti seluruh kegiatan penerimaan, terhadap para pelamar Tamtama Prajurit Karier TNI AU tidak dipungut biaya apapun.
b. Pendaftaran (tanggal 1 s.d. 31 Oktober 2010).